Connect with us

Parlementaria

PPKM Diperpanjang, Ketua DPRD Berau : Pemerintah Harus Perhatikan Warganya

Published

on

Ketua DPRD Berau, Madri Pani saat ditemui awak media beberapa waktu lalu
Ketua DPRD Berau, Madri Pani saat ditemui awak media beberapa waktu lalu

MEDIAONLINE.ID, TANJUNG REDEB – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Bumi Batiwakkal kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Madri Pani meminta pemerintah agar memperhatikan nasib warganya.

Madri Pani yang dikonfirmasi pada Rabu (4/8/2021) menuturkan, kebijakan PPKM semestinya adalah melakukan pembatasan dan bukan penutupan. Sehingga masyarakat tetap bisa beraktifitas namun tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19.

“Mudah-mudahan dengan adanya PPKM ini bukan menutup jalan, artinya membatasi mana akses jalan yang sangat padat, dan mana yang tidak. sehingga pemutusan mata rantai Covid-19 dapat dilakukan dan tidak mematikan perekonomian masyarakat,” bebernya.

Ia melanjutkan, bagaimana masyarakat bisa membeli kebutuhan untuk dibawa pulang jika akses ditutup. Menurutnya PPKM bukan menyetop pekerjaan tetapi menghalau massa berkumpul.

“Kebijakan itu dilakukan dengan hati nurani saja lah,” sambungnya.

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, pola penanganan yang tepat adalah dengan menyerahkan ke daerah masing-masing. Karena di setiap daerah memiliki perbedaan dalam pendekatan ke masyarakat.

“Kalau kita melihat secara real, ini kebijakan pusat. Serapan-serapan anggaran seusai arahan Presiden Jokowi juga tidak maksimal. Baik itu penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau penggunaan operasional penanganan covid-19. Seharusnya diserahkan kepada daerah masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan yang seharusnya diambil adalah mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat sehingga herd immunity dapat segera dibentuk dan masyarakat dapat beraktifitas kembali secara normal.

“Saat ini lebih baik kuatkan vaksinasi, karena saat ini angka vaksinasi kita baru berkisar 20 persen,” singkatnya.

Ia berharap, dengan diperpanjangnya PPKM, maka para pelaku usaha terdampak dapat segera diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST).

BACA JUGA :  Kebakaran Hanguskan 7 Bangunan di Berau

“Presiden bahkan sudah menginstruksikan kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan masyarakatnya di tengah PPKM ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Tenaga Kesehatan (Nakes) juga harus menjadi prioritas utama, jangan sampai ada keterlambatan dalam pembayaran insentif Nakes. Jika ada permasalahan dalam administrasi sehingga pencairan menjadi terlambat, maka segera lakukan perbaikan, karena Nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di Berau. Kalaupun kebijakan itu dari pusat. Madri mengatakan, seharusnya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, mengambil langkah menjemput bola, pertanyakan apa yang membuat terlambat.

“Saat ini kita kekurangan Nakes. Sehingganya pelayanan dan tingkat kesembuhan menjadi tidak optimal,” tuturnya.

Ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk membantu tim Satgas agar kasus Covid-19 di Bumi Batiwakkal dapat segera menurun.

“TNI-POLRI dan seluruh petugas telah bekerja secara maksimal dilapangan, sehingga saya meminta kepada masyarakat untuk mematuhi edaran yang ada karena ini tugas kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *