Connect with us

Bisnis & Ekonomi

7.937 UMKM di Berau Akan Dapat Bantuan

Published

on

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Berau, Salim
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Berau, Salim

MEDIAONLINE.ID, TANJUNG REDEB – Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan bantuan kepada 7.987 USaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau. Hal tersebut diungkapkan oleh. Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Berau, Salim yang dikonfirmasi pada Senin (30/8/2021).

Salim mengaku, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 15.559 UMKM. Namun yang baru disetujui hanya 7.987 UMKM. Ia mengatakan, bantuan tersebut murni dari Kementerian. Ia menegaskan, dalam penyaluran  Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) 2021 Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Nomor 3 Tahun 2021.

“Kalau dari provinsi kita memang tidak dapat bantuan,” singkatnya.

Ia mengungkapkan,  pendataan telah dilakukan sejak Maret 2021 lalu, dengan menggunakan sistem online maupun offline. Sampai saat ini sudah ada tiga tahapan yang disampaikan ke Pusat. Ia mengatakan, jenis bantuan yang diserahkan ke pelaku UMKM yakni uang tunai sebesar Rp 1,2 juta. Dan disalurkan melalui salah satu bank milik pemerintah.

“Belum pencairan saat ini, karena harus melewati 10 tahapan. Dan saat ini baru 3 tahapan,” paparnya.

Dikatakan Salim, pihaknya dalam hal ini tidak ikut dalam memproses pencairan dan bersifat melakukan monitoring saja. Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan, harus ada izin usaha dari ketua Rt dan lurah. Usahanya itu real dan jenis usahanya baik online maupun offline tidak masalah.

“Usahanya mau offline atau online tidak masalah, asal memenuhi syarat,” jelasnya.

Ia melanjutksn, penyaluran ini memang sedikit ada kejanggalan, ia menjelaskan, yang mendaftarkan itu dari pihak Disprindagkop, tapi yang membayar dari pihak bank. Salim mengatakan, ada yang tidak didaftarkan, tapi dari pihak bank membayarkan, mereka menerima UMKM yang menjadi nasabah mereka.

BACA JUGA :  Labuan Cermin Ditutup Hingga Masa PPKM Usai

“Ini yang terkadang menjadi masalah. Ini menjadi kritikan kami kepada pihak bank dan kementerian,” tegasnya.

Ia juga memberikan saran kepada pihak bank, karena melihat pandemi saat ini, seharusnya pihak bank membuat teller sendiri, khusus penerima bantuan ini. Jangan digabung dengan masyarakat umum, agar tidak terjadi penumpukan. Kalau digabungkan kasian. Subuh itu mereka sudah antri.

“Pihak bank juga membatasi. Sehari itu hanya 20 hingga 30 orang. Jadi tidak bisa dipastikan sampai kapan, akan proses pencairannya,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *