Connect with us

Parlementaria

Terhalang Aturan, Penanganan Abrasi Pulau Derawan Belum Dapat Dilakukan

Published

on

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, H. Sa’ga
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, H. Sa’ga

MEDIAONLINE.ID, TANJUNG REDEB – Abrasi di Pulau Derawan terus terjadi, namun penanganan terhadap kondisi tersebut belum dapat dilakukan. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, H. Sa’ga menyoroti hal tersebut, ia mengaku justru khawatir terhadap sumber air tawar yang ada di pulau tersebut yang terancam hilang akibat abrasi yang terjadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merasa pesimis terkait penanganan abrasi di Pulau Derawan. Menurutnya, penanganan abrasi di Pulau Derawan tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Berau. Untuk menangani abrasi di Derawan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Kalau sebelum dikeluarhan UU nomor 23 tahun 2014, dari titik nol air surut sampai 4 mil wilayah Pulau Derawan, merupakan kewenangan Berau. Tetapi, saat ini merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Itu masalahnya. Kita berbenturan dengan aturan. Kita anggarkan juga pasti akan pasti bermasalah,” jelasnya pada Rabu (22/9/2021)

Menurutnya, upaya dari Pemkab Berau untuk menangani abrasi yang terjadi di Derawan sudah cukup lama dilakukan. Bahkan, pihaknya bersama instansi terkait, juga pernah melakukan peninjauan pada 2018 lalu, guna diusulkan ke pemprov maupun pusat. Namun, hingga tahun 2021 ini, tidak ada tindakan lebih lanjut. Padahal, diketahui Pulau Derawan sendiri merupakan salah satu wisata unggulan di Berau dan juga Kaltim.

“Belum ada kejelasannya terkait tindak lanjut dari kegiatan itu,” ujarnya.

Anggota DPDR Dapil Pulau Derawan ini mengaku, penanganan abrasi juga semakin rumit, lantaran pulau derawan yang merupakan destinasi terkemuka, juga menjadi habitat satwa langka penyu untuk bertelur. Sehingga, untuk penangannya, juga harus diketahui dan mendapatkan rekomendasi dari beberapa kementerian. Seperti, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Apalagi ada penyu juga di sana. Makanya dari beberapa kementerian ini harus sinkron dulu, baru bisa dilaksanakan penanganan abrasinya,” sambungnya.

Kendati demikian, menurutnya yang terpenting sekarang adalah pencegahan abrasi dapat segera dilakukan. Sebab, jika terlalu lama dibiarkan, ia khawatir abrasi yang terus menggerus pasir di Pulau Derawan akan berdampak pada kelangsungan sumber air tawar yang berada pada pulau tersebut.

“Sekarang kita harus memikirkan juga masyarakat di sana. Pulau ini memang tidak mengecil, tapi pergeseran pasir ini lama-lama akan menghilangkan lokasi yang menyerap air tawar. Ini juga harus jadi pertimbangan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *